Lekas Sembuh Indonesia

Saya sedang asik mengedit sebuah tulisan ketika pesan whatsapp masuk ke ponsel saya. Pesan dari  seorang teman yang ternyata sudah menunggu pandangan saya terhadap kondisi negara yang tengah banyak becanda. Dia minta saya untuk membubuhkannya dalam sebuah ketikan, maka sayapun menulis. (Udah kaya pengamat politik aja)

Sudah berapa lama ya saya tidak menulis soal politik. Lupa. Sudah lama sekali. Dulu, saat masih jadi mahasiswa, beberapa kali saya coba salurkan bebalnya otak saya dalam sebuah ketikan. Ada yang saya lempar ke media kampus ada juga yang hanya jadi arsip pribadi. Intinya dunia politik bagi saya selalu menarik. Dan hari ini, Politik di Indonesia bukan sekedar menarik tapi saya rasa sudah penuh intrik

Pasalnya sederhana, DPR secara kilat membuat berbagai revisi undang-undang yang menuai polemik. Dari mulai UU Pertanahan sampai Minerba. Tapi yang paling mengusik adalah RUU KUHP dan RUU KPK. Saya tidak mau terlalu jauh membahas RUU KUHP yang banyak becandanya. Saya mau bahas KPK. Boleh ya?

Gini, KPK ini adalah lembaga paling dicintai sama rakyat. Lembaga paling dipercaya sama rakyat. Alasannya? kerja dia keliatan. Banyak orang-orang korup yang diciduk. Orang-orang ini sudah membuat rugi rakyat Indonesia. Dari mulai Pengacara, Anggota Dewan sampai Menteri semua tertangkap. Bukan, orang Indonesia tidak bersorai atas ditangkapnya koruptor. Orang Indonesia bergembira karena uangnya tidak jadi dicolong. Kebetulan yang ambil uang itu ada dari banyak profesi dan anggota dewan adalah salah satu yang paling banyak kena tangkap

Menariknya adalah, sebulan sebelum anggota legislatif ini purna tugas. Mereka mengebut RUU KPK. Kenapa harus dikebut? kenapa harus terburu-buru? Bukannya terburu-buru itu adalah perbuatan setan? Itu yang jadi tanda tanya besar. Lima tahun lalu sebelum Jokowi bertahta, sisa tugas DPR periode saat itu ngebut merampungkan RUU MD3 yang jelas-jelas politis. Karena history itu,  wajar jika banyak yang menganggap  RUU KPK pun bermuatan politis. Walau saya yakin kalau ada politisi yang baca tulisan ini pasti menentang cocoklogi saya soal RUU MD3 dan RUU KPK.

Kebiasaan menunda pekerjaan adalah kebiasaan yang tidak baik. Jika DPR tau RUU KPK itu mendesak dan memang urgent untuk disahkan, mestinya mereka melakukan kajian sejak jauh-jauh hari. Kalau kemudian pernyataan saya barusan ditentang dengan jawaban “kami sudah melakukan kajian bertahun-tahun” pertanyaannya kemudian kenapa hasil dari RUU KPK justru kontroversi. Kalau memang betul dikaji, dilibatkan banyak pihak dalam proses pengkajian, tentu hasilnya tidak berakhir kontroversial. Kalaupun ada kontroversi, kita bisa mendengarnya dua atau tiga tahun lalu (kalau memang proses pengkajiannya dilakukan sejak lama)

Lalu, selama lima tahun pemerintahan Jokowi, nyaris saya tidak pernah melihat DPR bersatu. Selalu terbelah antara partai Koalisi dan Oposisi. Hanya ketika bahasan RUU KPK, DPR kompak!. Padahal rongrongan masyrakat begitu besar. Tapi, tidak ada satu partaipun yang ambil sikap untuk tidak menyetujui dan bergabung bersama tuntutan rakyat. Wajar jika masyrakat kemudian curiga berat. Oh iya saya hampir lupa. Masyarakat selama limat tahun ini juga terbelah. Antara yang setuju sama apa aja yang dilakuin Presiden dan yang selalu nyinyir sama keputusan presiden. Baru kali ini rakyat kompak untuk menentang kesewenangan DPR

Ada banyak sebetulnya yang ingin saya tulis tapi entah kenapa saking banyaknya saya bingung buat mana dulu yang harus dijabarkan. Oke, lanjut ya

Dikebut sudah, kompak juga iya dan tau-tau dengan mengejutkan Presiden yang sejak awal komit untuk menguatkan KPK, justru menyetujui RUU tersebut. Tidak ada basa-basi penundaan untuk RUU KPK dari Presiden. Surpres dikeluarkan. Dan meledaklah masyarakat

Selain Supres, yang menjadi daya ledak masyarakat adalah ditunjuknya pemimpin baru KPK yang kontroversial, diiringi  dengan viralnya pasal-pasal yang dianggap lucu dari RKUHP serta beberapa Revisi undang-undang lain yang akhirnya membuat masyarakat semakin geram. Ko bisa setelah lima tahun gak akur, mereka akhirnya bersekutu untuk mengambil langkah yang sama ‘Melemahkan KPK’ walau dalam narasi mereka menyebut ‘Menguatkan KPK’

Publik berang, mereka bangkit melawan. Dimotori Mahasiswa dari sekujur Indonesia, isu inipun viral dan membuat banyak orang yang bodo amat dengan politik akhirnya mencari tahu. Poinnya adalah ‘viral’ hal ini yang buat isu tersebut jadi bola salju yang semakin besar. Semua orang ingin terlibat. Tidak ada batasan suku, agama, mahasiswa atau cebong atau kampret. Semua berbaur menentang segala bentuk lawakan garing berupa RUU KPK

Fahri Hamzah dalam mata najwa mengiyakan pernyataan dirinya sendiri kalau KPK tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Hal itu ditentang oleh Ketua BEM ITB (saya lupa namanya). Dia menjawab sembari menyelipkan kata-kata yang kemudian memancing Fahri menjawab “nah ini yang salah, seolah-olah KPK itu suci dan DPR itu brengsek semua” Saya jadi bingung, dia menentang narasi KPK Dewa dan DPR setan sebagai sebuah kesesatan berpikir. Sementara Fahri Hamzah selalu memaksan pemikirannya jika KPK gak becus dalam memberantas korupsi. “buktinya korupsi masih ada” gitu kata dia. Eee mohon maaf pak maling ayam dari jaman Soekarno sampai Jokowi juga masih ada. Kenapa bapak tidak bicara juga soal pembubaran Polri?

Kita tinggalkan Fahri Hamzah yang lucu itu. Selanjutnya soal dewan pengawas KPK. Dalam RUU yang baru akan dibentuk dewan pengawas KPK. KPK nantinya akan diawasi entah oleh siapa mereka diawasi. Karena menurut perancang RUU, KPK sudah kebablasan dan mesti ada dewan pengawas. kinerja KPK yang menurut mereka bobrok itu mesti dipecut oleh dewan pengawas. Saya mau tanya, selama ini yang mengawasi DPR itu siapa ya? ini murni pertanyaan karena ketidak tahuan saya. Karena memang saya pikir DPR juga perlu ada pengawasan. Soal kursi-kursi kosong dirapat-rapat penting. Ketuanya yang diciduk karena korupsi sampai produk undang-undang yang gak nyampe-nyampe target. Kalau dibilang “kan ada mahkamah kehormatan dewan” yaelah isinya juga orang-orang DPR toh sudah ada Mahkamah Kehormatan dewan yang titip absen saat rapat juga banyak kan? Tindakannya apa?

Hingga akhirnya saya kecewa berat sama Jokowi. Pertama dia menandatangani Supres RUU KPK. itu bikin patah banget hati saya. Apalagi tanda tangan itu kalau tidak salah dilakukan sebelum Presiden B. J Habibie Wafat. Makin ambyar hati saya saat itu

Sekarang RUU sudah lanjut, Surpres sudah keluar dan gelombang masa semakin berlipat. Viralnya aksi mahasiswa diseluruh Indonesia saya pikir bikin tidur Jokowi gak tenang. Sampai akhirnya opsi Perppu dimungkinkan dan proses dialog dengan demonstran dibuka. Ini juga mau saya bahas dikit

Aksi besar ini tiba-tiba dicuitkan ditunggangi oleh sebagian orang. Uniknya adalah dari dua kubu yang bersebrangan saat pemilu lalu saling menuding satu sama lain. Yang satu menuding jika gelombang ini disponsori mereka yang ingin menggulingkan pemerintah. Satunya lagi menuding jika gelombang ini ditunggangi kelompol LGBT dengan segala agendanya. Itu yang terjadi. Entah kenapa mereka selalu bertikai. Padahal saya cukup yakin dirapat-rapat mahasiswa, dua hal tadi tidak jadi substansi diskusi. Mereka hanya ingin RUU KPK dibatalkan. Itu saja. Selama itu tidak terwujud, maka aksi akan terus berlanjut. Celakanya korban sudah semakin berjatuhan. Sampai tulisan ini ditulis sudah tiga orang yang wafat. Semoga Allah ampuni dosa mereka

Kenapa mahasiswa rusuh? Dari pengalaman saya liputan waktu kuliah. Orang yang didatangi untuk diteriaki aspirasi enggan buat ditemui. Berjam-jam mahasiswa teriak diluar tanpa didengar. Akhirnya mereka memaksa masuk karena memang itu tujuanya. Bertemulah dengan polisi, dorong-dorongan terjadi dan rusuh tidak bisa dielakan. Siapa yang salah? tentu yang tidak mau ditemui. Kalau mereka mau duduk bersama mendengar aspirasi, tidak akan ada rusuh. Hal itu terjadi di Cirebon, dua kali aksi dua kali berakhir damai. Di Cirebon DPRD dan Walikota menyetujui. Di Semarang Gubernur juga menyetujui. Ada kerusuhan? tidak. Di beberapa tempat seperti Jakarta, Bandung sampai Kendari hal itu tidak berlaku. Mereka yang didatangi tutup telinga. Bentrok meletus dan korban berjatuhan.

Jika bahasan RUU ini semakin berlarut maka akan semakin banyak kerusuhan yang akan kita dengar. Semakin banyak korban yang jatuh. Imbasnya, opini publik akan bergeser. Dari yang pro pada aksi jadi bergeser dan menduga-duga “jangan-jangan emang niatnya menggulingkan Jokowi” maka naiklah tagar-tagar yang mengaminkan pernyataan tadi. Ini kan jadi bias akhirnya. Mungin untuk pemerintah bisa jadi semakin berlarut dan semakin rusuh akan menjadi keuntungan untuk semakin menggulirkan opini bahwa aksi ini ditunggangi. Saya khawatir soal itu, karena bagaimanapun saat tulisan ini diketik sudah banyak orang yang kemakan isu.  Bergeser dari pro jadi bertanya-tanya.

Saya harap ini tidak semakin berlarut. DPR dan Presiden jangan lupa jika Musyawarah adalah bagian dari Pancasila yang nyaris tiap hari didengungkan. Jika mahasiswa meminta untuk tidak bertemu di Istana, hemat saya hal itu wajar saja. Kalau saat ini saja tudingan banyak menyudutkan mereka ditunggangi. Dialog yang terbuka bisa jadi opsi. Jangan terlalu baper. Ini proses demokrasi. Sederhananya Presiden mau apa tidak bicara terbuka didepan publik soal RUU KPK. Bukan kah kita selama ini menunggu pernyataan langsung presiden ketika berdialog?

Jika pada akhirnya RUU KPK tidak jadi. Gelombang ini mestinya belum berhenti. Ada keraguan dihati banyak orang tentang pemimpin KPK yang terpilih. Ini mungkin akan jadi babak baru episode #savekpk dan semoga publik tidak buru-buru bosan karena mengawal proses ini memang akan berlarut.

Terakhir, tolong jangan berpikir macam-macam. Jangan mau kekomapakan rakyat ini dibelah karena kepentingan golongan yang satu dan yang lain. Kalau polisi menuding ada yang menunggangi aksi ini, silakan tangkap dan buktikan. Berlaku adil juga karena yang demo didepan gedung KPK untuk mendukung RUU jelas-jelas masa bayaran. Jelas-jelas ada oknum dibelakangnya. Usut juga, tangkap juga. Ayo adil pak

Sudah cukup nyawa yang jatuh. Saat ini, yang diperlukan adalah mendengarkan. Kita diberikan dua telinga supaya bisa mendengar dengan jelas. Maka terima dan dengarkan aspirasinya. Mereka yang datang adalah manusia. Mereka penghuni Indonesia. Kita menetap ditempat yang sama maka keputusannya pun harus dari kata mufakat bukan muslihat

Semoga lekas sembuh Indonesia

Ditulis 26-27 September 2019